55 Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Sulawesi Tenggara diresmikan Th 2011

Sebanyak 55 Desa/Kelurahan Sadar Hukum diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI oleh Patrialis Akbar, SH, MH pada hari sabtu 27 Juli 2011. Peresmian tersebut dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara dihadiri oleh pejabat pemerintah setempat dan juga Kepala Pusat Penyuluhan Hukum, Bambang Palasara, S.H.

Pada acara tersebut Menteri Hukum dan HAM RI memberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan Desa Sadar Hukum dan Medali. Ke 55 Desa/Kelurahan Sadar Hukum tersebut dapat kita lihat di bawah ini:

NO	DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55	Kelurahan Kadia Kelurahan Labibia Kelurahan Padaleu Kelurahan Rahandouna Kelurahan Petoaha Kalurahan Kandai Kelurahan Wua-wua Kelurahan Watubangga Kelurahan Sodoha Kelurahan Punggolaka Kelurahan Melai Desa Unaasi Jaya Desa Sonay Desa Wungkolo Desa Nario Indah Kelurahan Mekar Sari Kelurahan Wawonggole Kelurahan Puunaha Kelurahan Langara Laut Kelurahan Potora Kelurahan Punggaluku Kelurahan Ranomeeto Desa Lalonggombu Desa Lebo Jaya Desa Lelekaa Kelurahan Puundoho Desa Lalonaha Desa Katoi Desa Meeto Desa Tanggeawo Desa Laha Baru Desa Toaha Desa Powalaa Desa Amowe Desa Puncak Harapan Desa Lawaki Desa Lambai Desa Woise Kelurahan Lapai Kelurahan Mala-Mala Kelurahan Bahari Desa Kapota Desa Linsowu Kelurahan Lipu Desa Lantowonua Kelurahan Boeara Desa Labone Kelurahan Tombula Desa Gaya Baru Desa Lamondowo Desa Wawolesea Desa Basule Kelurahan Molawe Kelurahan Lembo Kelurahan Andowia	Kadia Mandonga Kambu Poasia Abeli Kendari Wua-wua Baruga Kendari Barat Puuwatu Murhum Abuki Puriala Wawonii Selatan Wawotobi Tongauna Unaaha Unaaha Wawonii Barat Andoolo Laeya Ranomeeto Lainea Konda Wolasi Baula Wolo Katoi Kodeoha Tiwu Watunohu Pakue Pakue Tengah Pakue Utara Batuputi Tolala Lambai Lambai Ngapa Kodeoha Tomia Timur Wangi-Wangi-   Selatan Kulisusu Kulisusu Rumbia Poleang Lasalepa Tongkuno Lapandewa Andowia Lasolo Lasolo Molawe Lembo Andowia	Kota Kendari Kota Kendari Kota Kendari Kota Kendari Kota Kendari Kota Kendari Kota Kendari Kota Kendari Kota Kendari Kota Kendari Kota Baubau Kabupaten Konawe Kabupaten Konawe Kabupaten Konawe Kabupaten Konawe Kabupaten Konawe Kabupaten Konawe Kabupaten Konawe Kabupaten Konawe Kabupaten Konawe Selatan Kabupaten Konawe Selatan Kabupaten Konawe Selatan Kabupaten Konawe Selatan Kabupaten Konawe Selatan Kabupaten Konawe Selatan Kabupaten Kolaka Kabupaten Kolaka Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Wakatobi Kabupaten Wakatobi Kabupaten Buton Utara Kabupaten Buton Utara Kabupaten Bombana Kabupaten Bombana Kabupaten Muna Kabupaten Muna Kabupaten Buton Kabupaten Konawe  Utara Kabupaten Konawe  Utara Kabupaten Konawe  Utara Kabupaten Konawe  Utara Kabupaten Konawe  Utara Kabupaten Konawe  Utara

Kriteria Desa Sadar Hukum

Sesuai dengan peraturan Kepala BPHN Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada Lampiran II dijelaskan bahwa suatu Desa atau Kelurahan Binaan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pelunasan kewajiban membayar pajak bui dan bangunan mencapai 90% (sembilan persen) atau lebih;

2. Tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Angka kriminalitas rendah;

4. Rendahnya kasus narkoba;

5. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan; dan

6. Kriteria lain yang ditetapkan Daerah.

Peraturan Kepala BPHN Tentang Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum

PERATURAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PHN.HN.03.05-73 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM DAN

DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17, pasal 18, pasal 20, pasal 30, pasal 35, pasal 36, dan pasal 37 sesuai perintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Pembentukan dn Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negeri Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2008;

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM.

Pasal 1

Pembentukan Keluarga Sadar Hukum yang selanjutnya disebut Kadarkum dilakukan di Pusat, di Provinsi, dan di Kabupaten/Kota.

Pasal 2

(1) Selain Pembentukan Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, untu peningkatan kesadaran hokum masyarakat, juga dilakukan pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

(2) Pengerti Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula Nagari, Gampong atau nama lainnya yang setingkat.

Pasal 3

(1) Pembinaan terhadap Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dilakukan secara berencana, terpadu dan berkelanjutan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pembina Kadarkum.

Pasal 4

Persyaratan pembentukan dan pembinaan Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini

Pasal 5

Persyaratan pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 6

Pembina Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:

a. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk Kadarkum di tinkat Nasional dan Tingkat Pusat; dan

b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Kadarkum di tingkat Daerah.

Pasal 7

Pembinaan bagi Kadarkum dan bagi Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dilakukan melalaui kegiatan:

a. Temu Sadar Hukum;

b. Simulasi; dan

c. Lomba Kadarkum.

Pasal 8

Pembinaan Kadarkum melalui kegiatan Temu Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 9

Pembinaan Kadarkum melalui kegiatan Simulasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 10

Pembinaan Kadarkum melalui kegiatan Lomba Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 11

Ketentuan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Nopember 2008

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

AHMAD M. RAMLI

Peresmian Desa Sadar Hukum Tahun 2011

Jumlah desa/kelurahan sadar hukum sudah semakin meningkat dibandingkan dengan tahun 2010 hanya 98 dsh yang diresmikan, sedang pada tahun 2011 mengalami peningkatan signifikan yaitu 398 desa/kelurahan sadar hukum dari 17 provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan pembinaan desa/kelurahan binaan di Daerah yang semakin baik sehingga terjadi kenaikan kesadaran hukum dalam masyarakat. Jumlah tersebut juga tidak terlepas dari semangat Bapak Menteri Patrialis Akbar yang waktu itu masih menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM RI. Provinsi-provinsi yang desanya diresmikan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum yaitu: 1. Riau sebanyak 2 desa; 2. Sumatera Selatan sebanyak 19 desa; 3. Kepulaun Bangka Belitung sebanyak 15 desa; 4. Kalimantan Barat sebanyak 11 desa; 5. Kalimantan Timur sebanyak 11 desa; 6. D.I. Yogyakarta sebanyak 32 desa; 7. Bali sebanyak 54 desa; 8. Kalimantan Tengah sebanyak 13 desa; 9. Jawa Barat sebanyak 60 desa; 10.NTB sebanyak 40 desa; 11.Sulawesi Barat sebanyak 11 desa; 12.Sumatera Barat sebanyak 18 desa; 13.Sumatera Utara sebanyak 15 desa; 14.Lampung sebanyak 18 desa; 15.Kalimantan Selatan sebanyak 17 desa; 16.Sulawesi Selatan sebanyak 7 desa; dan 17.Sulawesi Tenggara sebanyak 55 desa.
NO	PROVINSI	TEMPAT DAN TANGGAL PELAKSANAAN	JUMLAH DSH	KET.
1	Riau	Pekanbaru, 7 Januari 2011	2
2	Sumatera Selatan	Palembang, 31 Januari 2011	19
3	Bangka Belitung	Pangkalpinang, 25 Pebruari 2011	15
4	Kalimantan Barat	Pontianak, 18 Maret 2011	11
5	Kalimantan Timur	Samarinda, 25 Maret 2011	11
6	Yogyakarta	Yogyakarta, 25 April 2011	32
7	Bali	Denpasar, 29 April 2011	54
8	Kalimantan Tengah	Palangkaraya, 2 Mei 2011	13
9	Jawa Barat	Gedung Sate, Bandung, 9 Mei 2011	60
10	NTB	Kantor Gubernur, Mataram, 13 Mei 2011	40
11	Sulawesi Barat	Mamuju, 21 Mei 2011	11
12	Sumatera Barat	Padang, 18 Juni 2011	18
13	Sumatera Utara	Medan, 24 Juni 2011	15
14	Lampung	Bandar Lampung, 20 Juli 2011	18
15	Kalimantan Selatan	Banjarmasin, 23 Juli 2011	17
16	Sulawesi Selatan	Makasar, 26 Juli 2011	7
17	Sulawesi Tenggara	Kendari, 27 Juli 2011	55
		JUMLAH	398